KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-43 /PJ/2010
TENTANG
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI
ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas dan untuk memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan kewajaran dan kelaziman usaha, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang
Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa ;

Mengingat :

  1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
  2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

  1.  Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 .
  2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .
  3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 .
  4. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak .
  5. Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN .
  6. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm’s length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding .
  7. Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau Iaba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha .
  8. Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud .
  9. Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
  10. Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
  11. Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
  12. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled priceiCUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding .
  13. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar .
  14. Metode biaya-plus (cost plus methodiCPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha .
  15. Metode pembagian laba (profit split method/PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
  16. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang c dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya .
  17. Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari Indonesia dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B .

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa .
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengakibatkan pelaporan jumlah penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tidak
sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha meliputi antara
lain :
a. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
b. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud ;
c . penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa;(1)
d. alokasi biaya ; dan
e. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud .

BAB III
PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
SERTA ANALISIS KESEBANDINGAN
Pasal 3

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha .
i
(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut :
a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding ;
b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ;
c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ;dan
d . mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku .
(3) Transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp 10 .000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diwajibkan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun Wajib Pajak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP.

Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :
1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan ; atau
2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba ;
b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding
Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib
Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk
penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar .
(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan
hasil kajian dalam melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan
pembanding, penggunaan Data Pembanding Internal dan/atau Data
Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atau
dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Pasal 5
(1) Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain:
a. karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak
berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa ;
b. fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi ;
c.
ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian ;
d . keadaan ekonomi; dan
e.
strategi usaha .
(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan
hasil kajian atas faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan
ketentuan yang berlaku .
Pasal 6
(1) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang/harta berwujud
dan barang/harta tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf a, harus dilakukan analisis terhadap jenis barang atau
jasa yang diperjualbelikan, dialihkan, atau diserahkan, balk oleh pihakpihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa maupun oleh pihak-pihak
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
(2) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara
lain :
a.
ciri-ciri fisik barang ;
b. kualitas barang ;
c. daya tahan barang ;
d . tingkat ketersediaan barang ; dan
e . jumlah penawaran barang .
(3) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang tidak berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara
lain :
a. jenis transaksi ;
b. jenis barang tidak berwujud yang diserahkan ;
c. jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan ; dan
d. potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang
tidak berwujud tersebut .
(4) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain :
a . sifat dan jenis jasa ; dan
b . cakupan pemberian jasa .
Pasal 7
(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan
analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan
ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau
akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap
signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material
pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi
yang dilakukan .
(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan
antara lain :
a . struktur organisasi ;
b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti
desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan,
pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi,
keuangan, dan manajemen ;
c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah,
bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari
aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi ;
d . risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masingmasing
pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko
kerugian investasi, dan risiko keuangan .
Pasal 8
Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam
kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,
harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan
keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan
Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam
kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai
Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis .
Pasal 9
Dalam melakukan penilaian dan analisis keadaan ekonomi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, harus diidentifikasi kondisi ekonomi
yang relevan, seperti keadaan geografis, luas pasar, tingkat persaingan,
tingkat permintaan dan penawaran, serta tingkat ketersediaan barang atau
jasa pengganti pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi yang dilakukan oleh
pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
Pasal 10
Penilaian dan analisis atas strategi usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf e, harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi
inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa,
tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi
pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
BAB IV
METODE PENENTUAN HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR
Pasal 11
(1) Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan
kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang
paling tepat .
(2) Metode Penentuan Harga Transfer yang dapat diterapkan adalah :
a. metode perbandingan harga antara pihak yang independen
(comparable uncontrolled price/CUP) ;
b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) atau
metode biaya-plus (cost plus method/CPM) ;
c. metode pembagian laba (profit split methodlPPM) atau metode laba
bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) .
Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a . penerapan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan secara
hirarkis dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga
antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP)
sesuai dengan kondisi yang tepat ;
b. dalam hal metode perbandingan harga antar pihak yang
independen (comparable uncontrolled price/CUP) tidak tepat untuk
diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale
price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus
methodlCPM) sesuai dengan kondisi yang tepat ;
c. dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM)
atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk
diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (profit split
methodlPPM) atau metode laba bersih transaksional (transactional
net margin method/TNMM) .
(4) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode perbandingan harga
antar pihak yang independen (comparable uncontrolled price/CUP)
adalah:
a. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang
identik dalam kondisi yang sebanding ; atau
b. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak
memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat
kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang
akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang
timbul .
Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode penjualan kembali
(resale price method/RPM) adalah :
a . tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib
Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi
antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa,
khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis
fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda ;
dan
(3)
(5)
b. pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah
yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan .
(6) Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode biaya-plus (cost plus
method(CPM) adalah:
a . barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa ;
b. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint
facility agreement) atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term
(7)
buy and supply agreement) antara pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa; atau
c. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa .
Metode pembagian laba (profit split method/PSM) secara khusus hanya
dapat diterapkan dalam kondisi sebagai berikut :
a. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk
dilakukan kajian secara terpisah ; atau
b. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang
bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data
pembanding yang tepat .
(8) Penerapan metode Penentuan Harga Transfer secara hirarkis harus
didasarkan pada kondisi yang tepat untuk setiap metode Penentuan
Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7) .
(9) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan
menyimpan buku, dasar catatan, atau dokumen sesuai dengan
ketentuan yang berlaku .
Pasal 12
Dalam hal kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
tidak terpenuhi maka metode laba bersih transaksional (transactional net
margin methodlTNMM) dapat diterapkan .
BAB V
HARGA WAJAR ATAU LABA WAJAR
Pasal 13
(1) Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode-metode Penentuan
Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat
ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau
dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s length
range/ALR) .
(2) Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa
penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan .
(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
dipenuhi, maka Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar tidak dapat
dipergunakan .
(4) Yang dimaksud dengan Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm’s
length range/ALR) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang
merupakan hasil pengujian beberapa data pembanding dengan
menggunakan metode Penentuan Harga Transfer yang sama .
p
‘~i
BAB VI
TRANSAKSIKHUSUS
Pasal 14
(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi
jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa
(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi
ketentuan :
a . penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi ;
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa ; dan
c. nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai
Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan
antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang
mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh
Wajib Pajak untuk keperluannya;
(3) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan
Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasa terjadi hanya karena terdapat
kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapa
perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha .
(4) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya
atau pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan :
a. kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat
pemegang saham perusahaan induk, penerbitan saham oleh
perusahaan induk, dan biaya pengurus perusahaan induk ;
b. kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan
konsolidasi perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai
adanya manfaat yang terukur yang dinikmati oleh Wajib Pajak ; dan
c. perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan
kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha, kecuali
pengambilalihan tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak dan
manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak .
Pasal 15
Dalam hal transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa dapat dilakukan identifikasi jenis
transaksinya secara spesifik, langkah-langkah penerapan Prinsip Kewajaran
dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib
diterapkan untuk setiap jenis transaksi jasa .
Pasal 16
(1) Dalam hal transaksi jasa dilakukan bersama-sama antara Wajib Pajak
dan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan tidak dapat
dilakukan identifikasi atas transaksi jasa yang diserahkan kepada
masing-masing pihak, maka beban jasa harus dialokasikan berdasarkan
manfaat yang diterima oleh masing-masing pihak .
(2) Kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan beban jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap memadai dalam hal menerapkan
kriteria yang terukur dan dapat diandalkan berdasarkan :
a. sifat jasa, kondisi pada saat jasa diserahkan, dan manfaat yang
diperoleh ; atau
b. kriteria lain yang berkaitan dengan transaksi yang tidak dilakukan
oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa .
Pasal 17
(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi
pemanfaatan dan pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan oleh
Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
(2) Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara
Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa
dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang
memenuhi ketentuan :
(3)
a. transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi ;
b. terdapat manfaat ekonomis atau komersial ; dan
c . transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan
Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang
dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan
Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan
menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode
Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi .
Transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib
Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap
memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang
memenuhi ketentuan :
a. transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi ; dan
b. nilai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang
mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai
pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak
yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi
yang sebanding .
(4) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipertimbangkan antara lain :
a. keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas harta tidak
berwujud;
b. eksklusifitas hak yang dialihkan ; dan
c. keberadaan hak pihak yang memperolah harta tak berwujud untuk
turut serta dalam pengembangan harta dimaksud .
BAB VII
DOKUMEN DAN KEWAJIBAN PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
Pasal 18
(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan,
dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang
KUP dan peraturan pelaksanaannya .
(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran
dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa .
(3) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus
disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup :
a. gambaran perusahaan secara rind seperti struktur kelompok usaha,
struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional
kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran Iingkungan
usaha;
b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya ;
c. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang
diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi,
ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha ;
d. pembanding yang terpilih ; dan
e. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau
Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak .
(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus diselenggarakan
disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut
mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba
Wajar yang dipilih .
Pasal 19
Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihakpihak
yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku .
BAB VIII
KEWENANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pasal 20
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya
penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang
mempunyai Hubungan Istimewa .
(2) Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau
Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak .
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang
memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam
peraturan ini, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan
Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan
metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh
Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.
(4) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip
Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan
dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa .
(5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang
memiliki Hubungan Istimewa yang terindikasi sebagai tindak pidana di
bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang KUP .
Pasal 21
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative
adjustment) terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib
Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (primary adjustment)
yang dilakukan oleh :
a . Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan
pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya
yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak ; atau
b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan
pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang
menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia .
(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak
diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan
pajaknya.
BAB IX
HAK-HAK WAJIB PAJAK
Pasal 22
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama
(Mutual Agreement ProcedureAllAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai
ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang
menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian
yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak
yang menjadi lawan transaksinya . I
Pasal 23
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga
Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal
Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya
menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang
dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai
Hubungan Istimewa.
(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing AgreementlAPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 September 2010
AMAD TJIPTARDJO
95104281975121002